jakarta.
– Politikus PPP yang bernama Muhammad Romahurmuziy atau dikenal sebagai Romy menyatakan bahwa sekarang pemerintahan perlu memusatkan upaya utamanya pada penanganan persoalan ekonomi daripada melaksanakan delapan tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai suatu usulan, kami menghormati,” ujar Romy, Jumat (25/4).
Pemimpin Dewan Konsultasi DPP PPP tersebut merasakan bahwa situasi ekonomi pada masa kini tengah kurang menguntungkan.
Romy mengatakan bahwa keadaan ekonomi belakangan ini berdampak besar pada masyarakat.
Maka itu, Romy mengharapkan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menumpukan upaya pada pencarian jalan keluar bagi masalah-masalah ekonomi.
“Negara saat ini tengah berurusan dengan badai krisis keuangan global yang diprediksikan akan menyebabkan banyak orang merana, pertumbuhan ekonomi melambat, dan terjadinya resesi. Lebih baik kita berkonsentrasi pada penyelesaian masalah-masalah tersebut,” jelas Romy.
Romy mengambil contoh kasus pemutusan hubungan kerja masal yang telah terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Ia merujuk pada latar belakangnya sebagai pebisnis. Romy menyatakan bahwa dia tengah berupaya untuk menjaga sekitar ribuan pegawainya.
Politikus dari PPP tersebut meminta seluruh pihak untuk berhenti berselisihan dan justru mendukung pemerintahan dalam menangani permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama.
“belum lagi saat ini kita menghadapi perang tarif yang diberlakukan oleh Trump. Kita harus bersama-sama. Jangan anggap hal itu sepele,” kata Romy. (ant/jos/jpnn)
